Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai saat ini DPR dalam
kondisi darurat kongkalikong. Anggota DPR harus buka-bukaan, membuka
oknum-oknum pemeras yang merusak citra DPR."Kondisi saat ini sudah benar-benar darurat. Saatnya kita buka-bukaan agar ke depan kejadian yang memalukan ini jangan terulang lagi. Jadi kalau tahu ada teman yang melakukan pemerasan ya langsung laporkan ke KPK. Kalau dia pemeras, seharusnya ksatria, sebenarnya juga harus buka-bukaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Martin kepada detikcom, Jumat (2/11/2012).
Belakangan ini satu demi satu praktik kongkalikong oknum DPR mulai terungkap. Selain Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berani menghadapi DPR dengan menyebut mengantongi 10 anggota DPR pemeras BUMN, berupa kesaksian mengungkap sejumlah fakta mencenggangkan.
Seperti mantan Dirut PT Jamsostek (Persero), Hotbonar Sinaga yang mengaku pernah diminta upeti Rp 2 miliar oleh oknum DPR. Saat itu, Hotbonar pernah mengadukan masalah ini ke pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas.
Upaya pemerasan itu terjadi di sebuah ruang kerja anggota DPR usai RDP. Saat itu, ada oknum berinisial ETS dari FPDIP tahun 2010 dan oknum anggota DPR berinisial N dari Fraksi Demokrat dan satu anggota DPR lainnya. ETS secara terang-terangan meminta uang Rp 2 miliar untuk dibagi-bagi ke 40 anggota Komisi IX DPR.
Selain itu, eks Sesditjen ESDM Soekanar mengungkap adanya 'upeti' pembahasan RUU ke anggota Komisi VII DPR periode 2004-2009. Hal ini disampaikan Soekanar dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Solar Home System (SHS), Soekanar mengaku pernah menerima uang dari mantan Kepala Sub Usaha Energi Terbarukan Ditjen LPE Kementerian ESDM, Kosasih.
Duit Rp 1,5 miliar itu kemudian dibagi-bagikan kepada tim dari LPE Ditjen ESDM dan anggota Komisi VII DPR yang terlibat pembahasan Rancangan UU Energi dan UU Ketenagalistrikan tahun 2007.
Kejadian-kejadian semacam ini dianggap Martin Hutabarat yang juga Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, mengaku malu dengan hal ini. Martin mendesak anggota DPR yang terlibat untuk mengaku, kepada yang tahu informasi langsung melapor ke KPK.
"Kita merasa malu ikut tercitrakan. Saatnya kita harus buka-bukaan. Karena rakyat ini sudah sangat dongkol dengan perilaku oknum DPR," protes Martin.
"Buka-bukaan itu adalah berani untuk mengakui kesalahannya dan menunjuk orang lain yang melakukan kesalahan kongkalikong, demi citra DPR," tegasnya.
Tag :
Berita Terbaru
0 Komentar untuk "Darurat Kongkalikong, DPR Harus Buka-bukaan! "